Melihat UN 2014 dari HASIL dan/atau PROSES

Setelah beberapa minggu jarang nge-blog gara-gara harus berjibaku dengan soal-soal UN. Kali ini aku mau sharing-sharing dikit tentang UN 2014. Sebagai salah satu peserta UN agak jenuh si ngeliat medsos akhir-akhir ini. Dari atas sampai bawah beranda yang muncul keluhan siswa tentang Ujian Nasional yang katanya "Bertaraf Internasional". Macam-macam deh respon mereka setelah keluar dari ruangan ujian. Ada yang nangis gara-gara gak bisa ngerjain soal. Ada yang update status alay bangets. Ada juga yang mention atau mengirim pesan ke Pak Mendikbud @Muhammad_Nuh_. Nih sebagian kecil contohnya.

Sebenarnya apasih yang menjadi masalah dalam UN sampai-sampai perlu dihapuskan. Dunia memang penuh dengan pro-kontra, begitu juga masalah UN ini. Ada pihak yang pro kalau UN harus tetap dijalankan dan ada juga pihak yang menuntut pemerintah untuk segera menghapuskan UN.

Indikator Kesuksesan Pembelajaran

Beberapa kalangan menyatakan bahwa UN harus dilakukan karena UN merupakan salah satu indikator kesuksesan pembelajaran di sekolah. Ya, nilai UN dapat menjadi penilaian terhadap kualitas sekolah tersebut. Jika nilai UN yang didapat baik, bisa dikatakan proses pembelajaran di sekolah tersebut sudah optimal dan siswa juga dapat memahami pelajaran yang diajarkan.

UN 2014 Sudah Sesuai (?)

Selain itu, pihak pro-UN mengatakan bahwa UN di Indonesia telah melalui beberapa penilitian dan percobaan di beberapa daerah. Soal-soal yang akan diujikan pun sudah dicoba di beberapa tempat dan hasilnya memuaskan. Tak hanya soal, kemendikbud juga telah menyebarkan kisi-kisi soal UN yang tahun ini sama dengan kisi-kisi tahun 2013. Menyikapi soal-soal UN 2014 yang lebih susah dari tahun lalu, pihak kemdikbud mengatakan bahwa tingkat kesukaran soal-soal UN sudah sesuai, yaitu 70% mudah, 20% sedang, dan 10% susah di setiap mapelnya. Memang benar pernyataan tersebut, buktinya hanya beberapa soal baru yang butuh kesabaran ekstra untuk mengerjakannya.

Ngeliatnya Cuman HASILnya

Yang menjadi masalah adalah kemdikbud hanya melihat UN dari HASILnya bukan dari PROSESnya. Sebagai pengalaman, tahun 2013 tingkat kelulusan di tingkat SMA hampir mencapai 95%. Bergantung pada data ini kemdikbud terlalu percaya diri dan bahkan menambah tingkat kesukaran soal-soal. Bagi peserta UN yang mempunyai materi yang mumpuni masih bisa ditolerir. Namun kemdikbud belum melihat peserta-peserta UN yang harus berjibaku sampai larut malam untuk memecahkan satu soal. Seharusnya mereka harus terlebih dulu memperhatikan proses pembelajaran di sekolah-sekolah terpencil atau sekolah yang mempunyai siswa dengan kemampuan IQ dibawah rata-rata. UN kan bukan hanya milik siswa pintar, masih ada siswa yang butuh bimbingan dalam proses pembelajaran. Seharusnya acuan pembuatan soal tersebut diukur dari sekolah-sekolah terpencil tersebut. Jika dipikir, apakah bisa mereka mengerjakan soal UN yang katanya mengadopsi kurikulum Internasional. Kurikulum Nasional aja belum tentu mereka dapatkan 100%. Mereka yang berpendapat demikian sangat sangat mendukung kalau UN tidak berguna dan seharusnya ditiadakan.

Nilai Fantastatis tapi nggak Jujur

Lain lagi dengan hasil fantastis yang diterima beberapa sekolah "pinggiran". Jika melihat kenyataan saat proses Ujian, mereka dengan leluasa menyontek kunci jawaban. Hasilnya cukup memuaskan memang, tapi apakah ini yang diharapkan dari digelarnya UN. Bukankah hakikat UN sebenarnya adalah untuk mengukur kesuksesan proses pembelajaran? Lalu dengan hasil dengan "mencontek" tersebut bisa dijadikan tolak ukur sekolah tersebut. Walaupun sejak tahun kemarin UN telah menggunakan sistem barcode, nyatanya masih banyak "Bocoran Kunci Jawaban" telah sampai ditangan siswa. Lagi-lagi pemerintah dan sekolah lebih memburu HASIL bukan PROSES. Sekolah tidak mau menanggung malu jika ada siswanya tidak lulus. Segala cara mereka lakukan demi sebuah HASIL yang memuaskan. Tampaknya pernyataan kejujuran dalam LJUN hanya sebagai pemanis saja. Mereka tak takut dengan aksi mereka itu. Kalau begitu, masih pentingkah UN untuk mengukur pembelajaran, jika kejujuran belum bisa ditegakkan.

Begitulah kenyataan, pihak pro-UN tetap ngotot akan menggelar UN. Sedangkan pihak yang kontra juga tidak kalah ngotot, bahkan sampai membikin sebuah petisi "Hapuskan UN" disalah satu situs internet. Menurut pendapat saya sih, UN tidak usahlah dihapuskan, tapi lebih diperbaiki lagi prosesnya. Pemerintah harus lebih jeli dalam membuat kurikulum dan menerapkannya ke seluruh Indonesia. Aneh kan jika daerah ini tidak mendapatkan kurikulum "ini", eh kurikulum "ini" keluar di UN. Selain pemerataan kurikulum, pemerintah juga harus mengawasi pembuatan dan pencetakan UN di tingkat pusat. Jangan sampai ada lagi soal yang keluar jauh dari kisi-kisi yang sangat membebanis siswa dalam mengerjakannya. Tak hanya itu, soal-soal UN juga harus dijaga kerahasiaannya. Kebanyakan kasus "bocoran Kunci Jawaban" sumbernya berasal dari orang-orang Pencetakan.

Kita juga harus melihat jauh di luar sana. Di negara lain, siswa yang tidak lulus sudah menjadi hal yang biasa dan tidak menjadi bahan olokan. Dan siswa tersebut tidak malu karena ia mengakui kalau ia belum bisa. Nah, di Indonesia? Kita harus merubah mindset kita bahwa HASIL yang baik didapatkan dari PROSES yang baik. Jika kita mengharapkan nilai yang baik, maka belajarlah dengan tekun untuk mendapatkannya. Tidak dengan cara-cara jorok yang menodai harga diri kita.

"HASIL yang baik berawal dari PROSES yang baik juga"